JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah agar menjaga transparansi dan konsistensi dalam menjelaskan skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
HNW menilai, perbedaan informasi terkait sumber dana tambahan yang mencapai Rp1,7 triliun dapat memicu kebingungan publik jika tidak segera diklarifikasi secara terbuka.
“Informasi yang berbeda-beda ini harus segera disatukan. Jangan sampai masyarakat bingung karena penjelasan yang tidak konsisten,” ujar Hidayat dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut HNW, isu pembiayaan haji bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik, khususnya dana yang berkaitan langsung dengan calon jemaah.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan. Karena itu, pemerintah harus benar-benar transparan,” tegasnya.
HNW juga menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pembiayaan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Untuk itu, HNW mengingatkan agar tidak terjadi perubahan skema tanpa penjelasan yang memadai kepada publik.
“Kalau ada perubahan, harus dijelaskan secara rinci. Dari mana sumbernya, bagaimana mekanismenya, dan apa dampaknya bagi jemaah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak memberatkan calon jemaah serta tetap menjunjung prinsip keadilan.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban jemaah. Semua harus dihitung secara cermat dan berpihak pada kepentingan umat,” ujarnya.
Ia pun berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang utuh dan seragam agar polemik terkait sumber dana tambahan tidak berlarut-larut.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik, agar penyelenggaraan haji berjalan lancar dan kepercayaan publik tetap terjaga,” papar HNW.
