JAKARTA – Anggota Fraksi PAN Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi serta pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Kahfi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus memastikan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, setiap kebijakan evaluasi yang dilakukan Presiden harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, BGN memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kami memandang bahwa keputusan Presiden merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang harus dihormati. Yang paling penting saat ini bukan sekadar pergantian figur, tetapi memastikan program strategis negara benar-benar mencapai sasaran masyarakat,” ujar Ashabul Kahfi.
Ia menegaskan bahwa perhatian utama seluruh pemangku kepentingan seharusnya tertuju pada keberhasilan pelaksanaan program, bukan semata-mata pada dinamika pergantian pejabat. Menurutnya, keberlangsungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Ashabul menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi masa depan bangsa. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.
Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada tata kelola yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, serta koordinasi yang baik antar-lembaga. Oleh karena itu, setiap proses evaluasi harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program agar semakin berkualitas.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga implementasinya harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, serta tata kelola yang semakin baik.”
Lebih lanjut, Fraksi PAN Komisi IX DPR RI menilai momentum pergantian kepemimpinan di BGN harus dijadikan titik awal untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Penguatan tersebut mencakup penyempurnaan sistem pengawasan internal, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan mekanisme pelaksanaan di lapangan agar seluruh standar operasional dapat diterapkan secara konsisten.
Dengan cakupan program yang luas dan menyentuh berbagai wilayah di Indonesia, diperlukan sistem kerja yang solid serta dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, kepemimpinan baru di BGN diharapkan mampu melakukan konsolidasi secara cepat guna memastikan seluruh proses pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami mendukung penuh pimpinan BGN yang baru untuk segera melakukan konsolidasi, memperkuat tata kelola, serta memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan perlindungan sosial, Komisi IX DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program strategis nasional berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif demi mendukung keberhasilan program-program pemerintah.
Ashabul menekankan bahwa penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan mampu berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional.
“Yang harus menjadi fokus kita bersama adalah bagaimana memastikan program prioritas Presiden dapat berjalan semakin baik, semakin akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.”
Bagi.Kahfi, keberhasilan program-program prioritas pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak. Dengan tata kelola yang semakin kuat, pengawasan yang efektif, serta komitmen bersama untuk menjaga kualitas pelaksanaan program, cita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera diyakini dapat tercapai secara lebih cepat dan berkelanjutan.
