JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di Indonesia berlangsung dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat. Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” serta tagline “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”, momentum ini dimaknai sebagai titik temu antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Tokoh muda yang juga Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru yang akrab disapa Gus Falah menegaskan, arah baru perjuangan buruh harus menyesuaikan perkembangan zaman, terutama di tengah percepatan transformasi digital. Ia menyebut bahwa kesejahteraan pekerja tidak lagi hanya berbicara soal upah minimum, tetapi juga menyangkut perlindungan di sektor kerja digital yang terus berkembang.
“Buruh hari ini tidak lagi bisa dipandang dengan kacamata lama. Mereka bekerja di pabrik, di jalanan, hingga di ruang digital yang tak kasat mata. Negara wajib hadir memastikan tidak ada satu pun pekerja yang tertinggal atau dieksploitasi dalam sistem kerja baru ini,” ujar Gus Falah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, ada sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian serius namun belum banyak disorot dalam peringatan May Day tahun ini. Di antaranya adalah perlindungan pekerja gig economy, kepastian status kerja bagi pekerja kontrak digital, serta jaminan transparansi algoritma dalam platform kerja berbasis aplikasi.
“Jangan sampai buruh hanya menjadi ‘data’ yang dikendalikan sistem. Algoritma tidak boleh menjadi alat penindasan baru yang tidak transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi buruh. Tanpa peningkatan kapasitas, pekerja berisiko tertinggal dalam persaingan global yang semakin kompetitif.
“Transformasi digital harus inklusif. Jika tidak, kita hanya akan menciptakan kesenjangan baru—yang kuat makin unggul, sementara buruh kecil semakin terpinggirkan,” katanya.
Lebih jauh, Gus Falah menekankan bahwa kebutuhan buruh di era digital mencakup beberapa aspek krusial, seperti keamanan kerja digital, akses pelatihan dan reskilling, jaminan sosial adaptif, serta regulasi kecerdasan buatan (AI) yang berpihak pada manusia.
“Teknologi seharusnya memanusiakan manusia, bukan menggantikannya tanpa perlindungan. Inilah titik krusial yang harus dijawab negara hari ini,” ujarnya.
Dalam konteks politik kebangsaan, Gus Falah juga menyinggung komitmen perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam membela hak-hak pekerja. Ia menyebut bahwa PDIP konsisten mendorong kebijakan pro-buruh melalui penguatan regulasi ketenagakerjaan, perlindungan pekerja rentan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“PDIP berdiri tegak bersama wong cilik. Kami tidak akan membiarkan buruh berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi maupun perubahan zaman. Negara harus hadir, dan kami memastikan itu,” ungkapnya.
Selain itu, PDIP juga mendorong penguatan industrialisasi nasional berbasis nilai tambah, perlindungan pekerja perempuan, penolakan terhadap praktik PHK sepihak, serta penguatan dialog sosial tripartit sebagai solusi konflik industrial.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak. Buruh harus menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Keadilan sosial harus dirasakan nyata, bukan sekadar jargon,” tambahnya.
Gus Falah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa May Day bukan sekadar agenda tahunan, melainkan refleksi perjuangan panjang buruh dalam meraih keadilan sosial.
“Buruh adalah tulang punggung bangsa. Jika mereka kuat, terlindungi, dan sejahtera, maka Indonesia akan berdiri kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan pilihan, ini keharusan,” pungkasnya.
