BUTON – Proyek pembangunan ruas jalan Labungkari–Samentaeno di Kabupaten Buton Tengah yang dibiayai melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 senilai Rp25 miliar mulai menjadi perhatian publik. Kehadiran Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam kegiatan launching proyek bersama Kepala Balai Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Haryono dan Bupati Buton Tengah Azhari, memunculkan berbagai pertanyaan terkait pola penganggaran, distribusi proyek pusat, hingga relasi politik pembangunan daerah.
Acara launching bertajuk “Labungkari Samentaeno” yang digelar Sabtu (16/5/2026) itu dipusatkan di kawasan Kantor Bupati Buton Tengah hingga ruas jalan menuju Rumah Sakit Buton Tengah. Jalan tersebut disebut-sebut memiliki kualitas sangat baik dengan konstruksi aspal mulus dan lebar, bahkan oleh sebagian warga disamakan dengan jalan tol mini di wilayah kepulauan.
Namun di balik seremoni peresmian itu, sejumlah pengamat menilai perlu ada transparansi lebih jauh terkait mekanisme penentuan proyek, proses pengusulan anggaran, hingga pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.
Dalam sambutannya, Ridwan Bae menegaskan pembangunan daerah lahir dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, anggota DPR RI hanya memperjuangkan program yang diajukan pemerintah daerah secara resmi.
“Kami di DPR RI memperjuangkan aspirasi yang diusulkan pemerintah daerah. Tanpa usulan dari daerah, pembangunan tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Ridwan di hadapan masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kuatnya peran politik anggaran dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, Ridwan Bae memiliki posisi strategis dalam pengawasan mitra kerja seperti Kementerian PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Situasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana proyek-proyek strategis nasional di daerah dipengaruhi kedekatan politik antara kepala daerah, pejabat balai, dan elite parlemen pusat.
Di sisi lain, Bupati Buton Tengah Azhari secara terbuka mengakui dukungan Ridwan Bae memberi dampak besar terhadap masuknya program pembangunan nasional ke wilayahnya. Pernyataan itu dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk pengakuan bahwa jalur politik menjadi faktor penting dalam distribusi pembangunan infrastruktur.
“Kami lebih memprioritaskan pembangunan jalan untuk masyarakat dibanding pengadaan kendaraan dinas maupun kebutuhan lainnya,” kata Azhari.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sendiri mengalokasikan sekitar Rp30 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki ruas jalan rusak di wilayah tersebut. Kombinasi anggaran pusat dan daerah itu menjadikan sektor infrastruktur sebagai proyek unggulan pemerintahan daerah saat ini.
Sementara itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara melalui Haryono menegaskan pihaknya hanya bertanggung jawab pada aspek teknis pelaksanaan proyek. Menurutnya, pengajuan program dan alokasi anggaran tetap berasal dari usulan pemerintah daerah serta pembahasan di tingkat pusat.
Meski demikian, sejumlah aktivis lokal mulai meminta agar proyek IJD di Buton Tengah diawasi secara ketat. Mereka menilai besarnya anggaran pembangunan jalan harus dibarengi keterbukaan data proyek, mulai dari kontraktor pelaksana, spesifikasi teknis, hingga audit kualitas pekerjaan.
Sorotan juga mengarah pada pola pembangunan yang dinilai masih terpusat pada proyek fisik. Padahal, sebagian masyarakat di wilayah kepulauan Buton Tengah masih menghadapi persoalan dasar seperti akses air bersih, layanan kesehatan, hingga konektivitas antarwilayah yang belum merata.
Program Inpres Jalan Daerah sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat konektivitas dan pemulihan ekonomi daerah melalui pembangunan jalan kabupaten dan kota. Di Sulawesi Tenggara, program ini menjadi salah satu sumber utama pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Ridwan Bae dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengusulkan anggaran nasional IJD sebesar Rp34 triliun, dengan sekitar Rp16 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jalan daerah di berbagai provinsi.
Besarnya dana tersebut membuat publik mulai menaruh perhatian terhadap potensi politisasi proyek infrastruktur menjelang dinamika politik daerah dan nasional beberapa tahun ke depan. Transparansi dan pengawasan dianggap menjadi kunci agar proyek pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar panggung pencitran elite politik.
