JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada tahun ini menandai babak baru hubungan ekonomi Indonesia–Jepang. Dengan nilai kerja sama mencapai US$22,6 miliar, kemitraan ini tidak hanya mencerminkan kedekatan historis, tetapi juga menjadi indikator perubahan lanskap geopolitik dan ekonomi global.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak menilai, Jepang bagi Indonesia bukan sekadar mitra dagang. Negeri Sakura telah lama menjadi salah satu penopang utama industrialisasi nasional. Mulai dari sektor otomotif, energi, hingga infrastruktur strategis seperti MRT Jakarta.
Kini, di tengah ketidakpastian global dan disrupsi rantai pasok, Jepang kembali menguat sebagai mitra strategis yang stabil dan berorientasi jangka panjang.
Namun, menurut Amin, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Apakah kerja sama ini akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional, atau justru menambah beban fiskal di masa depan?
Wakil Ketua Fraksi PKS itu memandang kunjungan ini sebagai langkah tepat dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi, pembiayaan jangka panjang, serta standar investasi berkualitas tinggi.
“Ini adalah peluang nyata untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam sektor energi bersih, manufaktur maju, dan semikonduktor,” ujarnya.
Namun demikian, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak semua investasi asing bersifat netral terhadap fiskal. Banyak proyek infrastruktur yang didukung pembiayaan luar negeri berujung pada keterlibatan APBN, baik melalui jaminan pemerintah, dukungan terhadap BUMN, maupun penyesuaian kebijakan fiskal.
Di sinilah, menurut Amin, peran pengawasan menjadi krusial. Ia menegaskan bahwa setiap kerja sama strategis, termasuk dengan Jepang, harus memenuhi tiga prinsip utama.
Pertama, transparansi fiskal penuh, termasuk pengungkapan seluruh potensi risiko seperti contingent liabilities dan skema pembiayaan yang melibatkan jaminan pemerintah. Kedua, transfer teknologi yang terukur, agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar atau lokasi produksi, tetapi mampu meningkatkan kapasitas industri nasional.
Ketiga, nilai tambah ekonomi domestik, melalui peningkatan penggunaan komponen lokal dan keterlibatan tenaga kerja Indonesia.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global. Jepang, bersama negara lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, merupakan bagian dari ekosistem mitra strategis yang harus dikelola secara cermat.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam ketergantungan pada satu pihak, melainkan harus memaksimalkan posisi tawar sebagai negara dengan sumber daya dan pasar yang besar,” tegasnya.
Amin percaya bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun komitmen tersebut harus diwujudkan dalam desain kebijakan yang konkret dan terukur.
“DPR tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan internasional benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.
Momentum kunjungan ini harus dimanfaatkan bukan hanya untuk menarik investasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa investasi tersebut selaras dengan kepentingan jangka panjang bangsa.
“Indonesia membutuhkan mitra strategis. Tetapi yang lebih penting, Indonesia membutuhkan strategi nasional yang kuat agar tidak hanya menjadi objek investasi, melainkan subjek utama dalam perekonomian global,” pungkasnya.
