JAKARTA — Anggota Komisi V dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hamka Baco Kady, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang membahas evaluasi infrastruktur pasca arus mudik Lebaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/4/2026).
Hamka mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ia menilai, langkah efisiensi tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama akses jalan yang menjadi urat nadi mobilitas dan perekonomian daerah.
“Efisiensi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan program prioritas seperti perbaikan jalan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, banyak daerah masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat melalui skema seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa dukungan tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan merealisasikan pembangunan infrastruktur secara optimal.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi jalan sering menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Jalan rusak yang tidak segera diperbaiki berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
“Bagi masyarakat, indikator paling nyata adalah jalan yang baik. Kalau rusak dan tidak diperbaiki, itu langsung terasa,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Meski di tengah tekanan fiskal, Hamka meyakini pemerintah masih memiliki ruang untuk mengatur ulang prioritas anggaran. Ia pun mengapresiasi upaya Kementerian Pekerjaan Umum yang tetap berkomitmen menjaga program strategis agar tetap berjalan.
Ia berharap, ke depan kebijakan anggaran dapat lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
