JAKARTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membayangi Indonesia. Memasuki musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering.
Berbagai daerah mulai meningkatkan status kewaspadaan menyusul munculnya titik-titik api yang berpotensi berkembang menjadi bencana besar. Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan tampil menyuarakan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak menunggu keadaan memburuk sebelum mengambil tindakan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan ekonomi jutaan warga. Menurutnya, pengalaman pahit yang pernah dialami berbagai daerah akibat kabut asap harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah bergerak lebih cepat dan lebih terukur.
Peringatan Daniel Johan muncul setelah sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan kembali menghadapi peningkatan risiko kebakaran. Data penanggulangan bencana menunjukkan ribuan hektare lahan telah terdampak kebakaran sejak awal tahun. Situasi tersebut diperparah oleh prediksi cuaca yang menunjukkan potensi kemarau panjang hingga puncaknya pada Agustus mendatang.
“Jangan sampai kita kembali menghadapi situasi di mana masyarakat harus hidup di bawah kepungan asap selama berminggu-minggu. Pencegahan harus menjadi prioritas utama sebelum api semakin meluas,” tegas Daniel kepada wartawan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, pendekatan penanganan karhutla selama ini masih terlalu berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Padahal, keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah mencegah munculnya titik api sejak awal melalui sistem deteksi dini, pengawasan yang ketat, dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Daniel menilai ancaman terbesar dari karhutla bukan hanya hutan yang terbakar, melainkan dampak kabut asap yang menyebar hingga ke kawasan permukiman. Dalam berbagai kejadian sebelumnya, kabut asap menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya aktivitas sekolah, lumpuhnya transportasi, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan. Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Daniel Johan juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kebakaran besar di Indonesia. Menurutnya, kawasan gambut yang kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya restorasi gambut, pembangunan sekat kanal, serta menjaga ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran. Langkah-langkah tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika api sudah terlanjur membesar.
Selain mengancam kesehatan, karhutla juga berpotensi memukul perekonomian masyarakat. Kabut asap sering kali menyebabkan aktivitas perdagangan menurun, penerbangan terganggu, distribusi barang terhambat, dan berbagai usaha kecil kehilangan pelanggan. Tidak sedikit pelaku usaha mikro yang harus menghentikan operasionalnya karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan.
Daniel Johan meminta pemerintah menyiapkan skema perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung. Ia mengusulkan bantuan tunai bersyarat, program padat karya, serta dukungan khusus bagi pelaku usaha kecil yang kehilangan pendapatan akibat bencana asap.
“Ketika masyarakat tidak bisa bekerja karena kondisi lingkungan yang berbahaya, negara harus hadir memberikan perlindungan. Jangan sampai rakyat menanggung sendiri beban ekonomi akibat bencana yang seharusnya bisa dicegah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Daniel menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. Ia mendorong pemerintah mempublikasikan peta risiko harian yang memuat lokasi titik api, arah pergerakan asap, tingkat kualitas udara, serta rekomendasi aktivitas bagi warga. Menurutnya, informasi yang cepat dan akurat dapat membantu masyarakat mengambil langkah pencegahan sebelum dampak kesehatan semakin meluas.
Dalam pandangannya, penyelesaian masalah karhutla juga harus melibatkan masyarakat secara aktif. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan perlu diperkuat melalui pendekatan yang humanis dan berbasis kearifan lokal. Tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.
Menjelang puncak musim kemarau 2026, Daniel Johan mengingatkan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Ia berharap seluruh pihak tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan rutin tahunan yang dapat ditangani secara biasa-biasa saja. Menurutnya, diperlukan langkah luar biasa untuk menghadapi ancaman yang juga luar biasa.
“Udara bersih adalah hak rakyat. Negara harus memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman kabut asap, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan memperoleh perlindungan ekonomi ketika aktivitas mereka terganggu akibat karhutla,” tegasnya.
Pernyataan Daniel Johan menjadi sinyal kuat bahwa persoalan karhutla tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah musiman. Di tengah ancaman kemarau panjang dan meningkatnya risiko kebakaran, publik kini menunggu sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan berbagai peringatan tersebut menjadi tindakan nyata demi melindungi jutaan warga Indonesia dari ancaman kabut asap yang kembali mengintai Nusantara.
